Author: adminbbp

RIKa merupakan singkatan dari Rumah Instan Kayu. Disebut instan karena dalam proses pengerjaannya, hunian ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Waktu pengerjaan rumah maksimal hanya 30 hari. Bahkan, ada juga RIKa yang dibangun dengan durasi waktu 4 jam saja.

Pengembang dari struktur konstruksi ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tujuan pengembangan proyek ini adalah menciptakan sebuah hunian yang praktis dan punya daya tahan yang cukup lama.

Hampir semua bagian rumah ini menggunakan material kayu. Jenis kayu yang digunakan pun terbatas pada kayu yang mudah untuk dibudidayakan dan terbilang ekonomis. Hanya kayu yang dapat dipanen kurang dari 10 tahun saja yang dipakai.

Jenis-jenis kayu yang dimaksud antara lain adalah sengon, karet, dan acacia (akasia) mangium. Potongan kayu mentah dari kayu-kayu tersebut nantinya akan digunakan sebagai rangka rumah, rangka atap, kusen dan bagian-bagian lain yang memerlukan kayu model balok.

Material lain yang akan dipakai sebagai bahan bangunan adalah jenis kayu olahan. Kayu yang dimaksud dikenal dengan nama laminated veneer lumber (lvl). Laminated veneer lumber merupakan kayu fabrikasi yang terdiri atas beberapa layer tipis kayu lunak. Layer-layer tersebut kemudian direkatkan dan dilaminasi agar bisa menjadi material yang lebih solid untuk konstruksi.

Di Indonesia, pada umumnya laminated veneer lumber berbahan dasar kayu sengon. Hal ini dikarenakan pohon sengon banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Penggunaan laminated veneer lumber tersebut nantinya akan banyak dimaksimalkan sebagai dinding dari rumah RIKa.

Kelebihan

• Pengerjaannya lebih cepat dibandingkan dengan rumah yang menggunakan cara pengerjaan konvensional. PUPR mengklaim bahwa rumah ini bisa selesai 10 kali lebih cepat dibandingkan rumah yang umum kita kenal.
• Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. PUPR menyarankan untuk mengerjakan rumah ini dengan 3 orang tenaga kerja.
• Penggunaan sistem knock down atau bongkar pasang akan memudahkan proses pengerjaan.
• Bangunan dapat dipindahkan ke lokasi lain.
• Diklaim sebagai rumah yang tahan akan getaran gempa.
• Diperkirakan, material yang digunakan pembangunan hunian ini hanya 60 persen dari total bahan untuk rumah konvensional.
• Rumah ini bisa dikembangkan lebih melebar ataupun menjadi bertingkat.

Kekurangan

• Jika tidak dipesan secara masal, bangunan ini punya nilai beli satuan yang lebih mahal.
• Bentuk bangunan tidak bisa fleksibel, harus mengikuti struktur yang sudah dianjurkan.
• Peminat bangunan tangan kedua untuk rumah jenis ini tidak sebanyak bangunan konvensional karena masih kurang begitu populer.

Pengembangan RISHA oleh PUPR dan Balitbang setidaknya dimulai pada tahun 2004. Saat terjadi gempa besar di Aceh pada 2006 silam, konsep hunian ini menjadi respon dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana. Total unit yang dibangun di daerah Aceh dan Nias pada proyek tersebut terhitung sejumlah 11.000 hunian.

Melansir informasi dari BeritaSatu.com (12/12) pada tahun 2013, RISHA sudah mulai dimasyarakatkan dan dibangun di beberapa daerah. Sejumlah daerah yang dimaksud berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Saat ini, RISHA sudah bisa memfasilitasi kebutuhan hunian 2 lantai. Hanya saja, material yang dipakai untuk permukaan lantai di tingkat dua harus menggunakan papan kayu, balok untuk loteng, atau multiblok.

Menurut data yang diinformasikan melalui website resmi PUPR, ciptakarya.pu.go.id, rumah ini sekarang sudah dibangun di banyak provinsi. Tercatat Aceh, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, NTT dan NTB menjadi daerah yang dimaksud.

Untuk dasar hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kali pertama ada pada Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016. Namun, peraturan tersebut disempurnakan oleh dasar hukum berikutnya yakni Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2017, Permen ATR/BPN No.6 Tahun 2018, dan Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2018.

Menurut dasar-dasar hukum yang tersebut, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada masyarakat yang memiliki hak atas sebuah lahan. Dalam melaksanakan program ini, BPN sebagai penyelenggara dan pelaksana menerapkan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, serta akuntabel.

Tujuan dari adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap juga untuk mengurangi tensi sengketa lahan yang ada di masyarakat. Dengan adanya sertifikat atau akta yang dihasilkan dari program ini diharapkan bisa menjadi bukti yang kuat atas kepemilikan atau penguasaan sebuah bidang tanah.

 

Setelah melengkapi persyaratan pendaftaran PTSL, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengecekan berkas. Apabila berkas sudah lolos persyaratan, maka program PTSL akan segera dilaksanakan. Adapun tahapan pelaksanaan PTSL antara lain adalah sebagai berikut.

Penyuluhan

Pada fase ini, petugas BPN di wilayah desa atau kecamatan akan melakukan penyuluhan kepada para peserta PTSL. Peserta dengan berkas yang lolos kualifikasi BPN diwajibkan untuk datang dalam acara penyuluhan ini.

Pendataan

Dalam tahap pendataan, petugas dari BPN akan mulai menanyakan riwayat kepemilikan tanah yang didaftarkan. Beberapa pertanyaan yang akan dilemparkan antara lain adalah siapa pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan tanah (apakah jual beli, warisan, atau hibah), dan riwayat pajak (PPh dan BPHTB).

Pengukuran

Ketika petugas sudah melangsungkan proses pendataan, beberapa waktu kemudian akan dilakukan pengukuran pada lahan yang didaftarkan. Selain mengukur tanah, petugas akan melakukan pengecekan pada batas-batas lahan yang didaftarkan.

Di tahap ini, pemohon diharapkan untuk hadir dan menunjukkan letak tanah, bentuk bidang lahan, luas lahan, serta batas-batasnya. Pengukuran tanah juga melibatkan persetujuan dari pemilik lahan yang berbatasan dengan tanah yang mengikuti PTSL.

Sidang panitia A

Data yang diperoleh dari fase awal dan pengukuran akan kembali dicek oleh petugas. Pada tahapan ini, biasanya akan ada tiga anggota BPN yang bekerja dan dibantu oleh satu staf dari kantor desa atau kelurahan. Mereka akan melakukan pencatatan sanggahan, meminta keterangan tambahan, dan menyimpulkan kelayakan apakah tanah tersebut bisa diberikan sertifikat.

Pengumuman dan pengesahan

Setelah dilakukannya sidang, maka tahap selanjutnya adalah pengumuman dan pengesahan. Selama 14 hari, pengumuman persetujuan PTSL akan ditempel di kantor desa, kelurahan dan kantor BPN setempat.

Penerbitan sertifikat

Yang terakhir, ada penerbitan sertifikat. Nantinya pemohon akan menerima sertifikat tanah yang akan diserahkan secara langsung oleh petugas dari BPN.

Pemerintah memberlakukan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mengikuti program ini. Adapun persyaratan yang dimaksud akan dipaparkan dalam poin-poin berikut ini.

• Melengkapi dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Surat tanah yang bisa berupa letter C, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Berita Acara Kesaksian atau sejenisnya.
• Tanah memiliki tanda batas tanah yang terpasang. Tanda batas dipasang dengan persetujuan pemilik lahan di sekeliling kawasan tanah yang akan disertifikasi.
• Melengkapi dokumen bukti setor Bea Perolehan atau Surat Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Perolehan Penghasilan (PPh).
• Membuat dan melampirkan surat permohonan atau surat pernyataan keikutsertaan program PTSL.